Sistem Pengelolaan Sektor Wisata di Desa Tieng: Kolaborasi Bagi Hasil dan Peran Multi-Pihak

Desa Tieng, yang terletak di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, telah menjadi contoh menarik dalam pengelolaan sektor wisata berbasis kolaborasi. Sebagian besar destinasi wisata di desa ini dikelola melalui sistem bagi hasil antara pemilik lahan, investor, dan pelaku usaha, sementara beberapa spot strategis dikelola oleh pemerintah atau kelompok masyarakat. Model pengelolaan ini mencerminkan dinamika partisipasi multi-pihak yang unik, meski juga menghadapi sejumlah tantangan. Berikut adalah analisis sistem pengelolaan wisata di Desa Tieng:

1. Pengelolaan oleh Perorangan dengan Sistem Bagi Hasil

Sebagian besar destinasi wisata di Desa Tieng, seperti Taman Langit, Pintu Langit, Watu Angkruk, dan Batu Angkruk, dikelola secara perorangan dengan melibatkan kerja sama antara pemilik lahan, investor, dan pengelola wisata. Sistem bagi hasil menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan usaha.

a. Taman Langit

• Pemilik Lahan: Warga setempat yang memiliki lahan di kawasan pegunungan.

• Investor: Menyediakan modal untuk pembangunan fasilitas seperti spot foto, gazebo, dan warung kopi.

• Pengelola: Individu atau kelompok yang bertugas mengoperasikan dan memelihara lokasi.

• Sistem Bagi Hasil (Secara umum):

  • Pemilik lahan menerima 30-40% dari pendapatan tiket masuk.

  • Investor mendapatkan 40-50% sebagai pengembalian modal.

  • Pengelola memperoleh 10-30% untuk biaya operasional dan upah.

b. Pintu Langit

• Pemilik Lahan: Keluarga atau kelompok warga yang memiliki lahan strategis.

• Investor: Membiayai pembangunan gerbang ikonik dan area foto.

• Pengelola: Warga lokal yang mengatur tiket, kebersihan, dan promosi.

• Sistem Bagi Hasil:

  • Pembagian pendapatan disesuaikan dengan kontribusi modal dan tenaga.

c. Watu Angkruk & Batu Angkruk

• Pemilik Lahan: Investor swasta atau warga yang menguasai lahan.

• Investor: Membiayai pembangunan jembatan kaca, warung kopi, dan taman.

• Pengelola: Tim khusus yang merekrut warga lokal sebagai karyawan.

• Sistem Bagi Hasil:

  • Pada umumnya pendapatan pemilik lahan 20-30%, investor 50-60%, pengelola 10-20%.

  • Pendapatan warung dikelola secara terpisah oleh pengusaha setempat.

Keunggulan Sistem Ini:

• Mendorong partisipasi warga dalam pengembangan wisata.

• Meminimalkan risiko finansial karena modal dibagi antar-pihak.

Tantangan:

• Potensi konflik jika pembagian hasil tidak transparan.

• Ketergantungan pada investor yang mungkin kurang memahami nilai lokal.

2. Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah: Gardu Pandang Tieng (Tobong)

Gardu Pandang Tieng atau Tobong merupakan pengecualian dalam sistem pengelolaan di Desa Tieng. Spot ini sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah setempat melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo.

• Peran Pemerintah:

  • Membangun dan merawat infrastruktur seperti jalan, gardu pandang, dan area parkir.

  • Menyediakan petugas kebersihan dan keamanan.

  • Promosi melalui platform resmi pemerintah.

• Sumber Pendapatan:

  • Tiket masuk.

  • Sewa spot untuk event atau fotografi komersial.

• Tantangan:

  • Birokrasi yang lambat dalam pengembangan fasilitas.

  • Kurangnya partisipasi warga dalam pengambilan keputusan.

3. Pengelolaan oleh Kelompok Masyarakat: Jalur Pendakian Bukit Seroja

Jalur pendakian Bukit Seroja dikelola secara mandiri oleh kelompok masyarakat Desa Tieng, seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau organisasi lokal.

• Model Pengelolaan:

  • Anggota kelompok berasal dari warga sekitar yang terlatih.

  • Pendapatan digunakan untuk pemeliharaan jalur dan kegiatan sosial.

• Sumber Pendapatan:

  • Izin pendakian.

  • Penyewaan alat camping dan jasa porter.

• Keunggulan:

  • Dana dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

  • Meningkatkan rasa memiliki warga terhadap alam.

• Tantangan:

  • Keterbatasan modal untuk pengembangan fasilitas.

4. Analisis Komparatif Sistem Pengelolaan

5. Dampak Sistem Pengelolaan terhadap Masyarakat

• Positif:

  • Meningkatnya pendapatan warga melalui bagi hasil dan lapangan kerja.

  • Penguatan ekonomi lokal melalui UMKM kuliner dan homestay.

• Negatif:

  • Ketimpangan jika warga tidak terlibat dalam sistem bagi hasil.

  • Degradasi lingkungan akibat eksploitasi berlebihan.

6. Rekomendasi untuk Pengembangan Berkelanjutan

1. Peningkatan Transparansi:

   • Membuat perjanjian bagi hasil tertulis dengan saksi hukum.

   • Pelaporan keuangan terbuka untuk menghindari konflik.

2. Pelibatan Pemerintah sebagai Fasilitator:

   • Pemerintah desa dapat menjadi mediator antar-pihak.

   • Memberikan pelatihan manajemen dan pemasaran.

3. Pembangunan Infrastruktur Bersama:

   • Mengalokasikan sebagian pendapatan untuk perbaikan jalan dan fasilitas umum.

4. Penerapan Aturan Lingkungan:

   • Membuat aturan ketat tentang pembuangan sampah dan vandalisme.

Kesimpulan

Sistem pengelolaan sektor wisata di Desa Tieng mencerminkan kolaborasi unik antara perorangan, investor, pemerintah, dan kelompok masyarakat. Model bagi hasil telah membuka peluang ekonomi bagi warga, sementara pengelolaan oleh pemerintah dan kelompok masyarakat menjaga keberlanjutan destinasi strategis. Namun, tantangan seperti transparansi, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan perlu diatasi melalui regulasi yang jelas dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Dengan optimasi sistem ini, Desa Tieng dapat menjadi contoh sukses pengelolaan wisata berbasis kolaborasi di Indonesia.